MAJALENGKA // Zonakabar.com –
Tingginya kasus kebakaran di Kabupaten Majalengka sepanjang Januari hingga September 2026 menjadi perhatian serius. Di tengah meningkatnya kejadian kebakaran, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Majalengka masih menghadapi keterbatasan armada, personel, serta peralatan penunjang operasional.
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 244 kejadian kebakaran selama sembilan bulan pertama 2026. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan cukup tajam, terutama sejak memasuki musim kemarau Agustus – September.
Pada Januari tercatat tujuh kejadian kebakaran, Februari lima kejadian, Maret empat kejadian, April sembilan kejadian, Mei tujuh kejadian, dan Juni 14 kejadian.
Memasuki Juli, kasus kebakaran melonjak menjadi 45 kejadian. Angka tersebut meningkat menjadi 54 kejadian pada Agustus, kemudian kembali melonjak hingga 99 kejadian pada September.
Lonjakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Damkar dalam memberikan pelayanan pemadaman secara cepat, terlebih wilayah Kabupaten Majalengka memiliki cakupan geografis yang luas dengan jarak antardaerah yang cukup berjauhan.
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Puja Gustian, mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana dan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran di lapangan.
Dari total enam unit mobil pemadam kebakaran yang tersedia, menurut Puja, saat ini hanya dua unit yang dapat dipergunakan untuk menunjang operasional. Kondisi tersebut membuat petugas harus bekerja ekstra ketika terjadi kebakaran di beberapa lokasi dalam waktu berdekatan.
“Dari enam mobil Damkar, yang bisa dipergunakan hanya dua unit. Sementara kasus kebakaran cukup tinggi dan wilayah Kabupaten Majalengka juga luas, dengan jarak antardaerah yang berjauhan,” ungkap Puja.
Ia menjelaskan, keterbatasan armada tersebut berdampak pada jangkauan pelayanan, khususnya untuk wilayah selatan Kabupaten Majalengka. Dalam kondisi saat ini, penanganan kebakaran di wilayah tersebut belum dapat terlayani secara optimal.
Sementara itu, untuk wilayah bagian bawah atau dataran yang lebih mudah dijangkau, petugas masih berupaya memberikan pelayanan, meskipun waktu kedatangan ke lokasi kejadian terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
“Untuk sementara, wilayah selatan Majalengka belum bisa teratasi secara optimal oleh Damkar. Sedangkan wilayah bagian bawah masih bisa tertangani, walaupun terkadang tidak tepat waktu,” jelasnya.
Personel Hanya 32 Orang, Sebagian Dibantu BKO Satpol PP.
Selain keterbatasan kendaraan, jumlah personel juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Saat ini, jumlah anggota yang mendukung pelayanan Damkar disebut hanya sekitar 32 orang.
Untuk memenuhi kebutuhan operasional, pihaknya bahkan harus mengambil bantuan personel melalui penugasan bawah kendali operasi (BKO) dari Satpol PP.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penanganan kebakaran tidak hanya berkaitan dengan jumlah kendaraan, tetapi juga kesiapan personel, kelengkapan peralatan, dan kemampuan menjangkau seluruh wilayah pelayanan.
Puja berharap keterbatasan sarana dan prasarana tersebut dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan pemadaman kebakaran di Kabupaten Majalengka semakin maksimal.
Kebakaran Lahan Meluas di Sejumlah Wilayah.
Selain kebakaran bangunan dan kejadian lainnya, kebakaran lahan juga menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius, terutama ketika cuaca kering meningkatkan potensi api menjalar ke area yang lebih luas.
Berdasarkan data luas kebakaran lahan yang disampaikan, wilayah utara tercatat sekitar 500 meter persegi, wilayah selatan mencapai 1,8 hektare, wilayah barat sekitar 10,5 hektare, dan wilayah timur mencapai 19,3 hektare.
Luas kebakaran tersebut memperlihatkan bahwa ancaman kebakaran lahan tersebar di sejumlah kawasan Majalengka. Penanganan yang cepat sangat dibutuhkan untuk mencegah api meluas, menimbulkan kerugian material, serta mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan.
Dengan kondisi armada yang terbatas, petugas dituntut menentukan prioritas penanganan berdasarkan situasi darurat, lokasi kejadian, dan kemampuan menjangkau titik kebakaran.
Warga Berharap Armada dan Peralatan Damkar Ditambah.
Keterbatasan kendaraan, personel, dan peralatan pemadam kebakaran juga menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kesiapan layanan Damkar, mengingat kebakaran merupakan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan secepat mungkin.
Salah seorang warga Talaga, Abduh menilai ketersediaan armada pemadam kebakaran perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, keterlambatan penanganan kebakaran berpotensi membuat api semakin membesar dan kerugian masyarakat semakin banyak.
“Kalau dari enam mobil yang tersedia hanya dua yang bisa digunakan, tentu ini perlu menjadi perhatian. Kebakaran tidak bisa diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kami berharap armada yang rusak segera diperbaiki dan kebutuhan kendaraan tambahan bisa diprioritaskan,” ujarnya.
Sarip warga Rajagaluh, berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pengadaan kendaraan, tetapi juga kelengkapan peralatan dan penambahan personel agar petugas dapat bekerja secara optimal.
“Petugas Damkar berada di garis depan ketika masyarakat menghadapi musibah kebakaran. Karena itu, mereka perlu didukung kendaraan yang siap pakai, peralatan yang memadai, dan jumlah personel yang cukup. Jangan sampai masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota kesulitan mendapatkan pertolongan,” katanya.
Menurut warga, pemerataan jangkauan pelayanan juga penting agar masyarakat di wilayah selatan, barat, timur, maupun utara memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan penanganan kebakaran.
Perlu Evaluasi dan Penguatan Layanan
Tingginya angka kebakaran hingga September 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengevaluasi kesiapan layanan pemadam kebakaran, mulai dari kondisi armada, kebutuhan peremajaan kendaraan, kelengkapan alat pelindung diri, peralatan pemadaman, hingga kecukupan personel.
Penguatan layanan juga dapat dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan kebakaran, pengaturan kesiapsiagaan petugas, serta pengembangan pola koordinasi dan respons darurat agar waktu tempuh menuju lokasi kejadian dapat ditekan.
Di sisi lain, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan kompor secara aman, serta larangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api secara sembarangan menjadi langkah pencegahan yang penting.
Ketersediaan layanan Damkar yang memadai bukan sekadar persoalan kendaraan operasional, melainkan bagian penting dari perlindungan keselamatan masyarakat. Dengan meningkatnya kejadian kebakaran dan luasnya wilayah Kabupaten Majalengka, penguatan armada, personel, serta peralatan menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat, merata, dan optimal.
