MAJALENGKA // Zonakabar.com –
Penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah membutuhkan dukungan regulasi yang jelas, program pembinaan berkelanjutan, serta alokasi anggaran yang memadai. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Pemuda di Gedung Majalengka Creative Center (MCC), Kamis (29/10/2026).
Dalam dialog yang melibatkan unsur organisasi kepemudaan (OKP) tersebut, Jipep nama pangilannya menegaskan bahwa kehadiran Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan diharapkan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan generasi muda sekaligus membuka ruang partisipasi pemuda dalam berbagai sektor pembangunan.
Menurutnya, regulasi kepemudaan bukan sekadar produk hukum, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa potensi, kreativitas, gagasan, dan energi generasi muda mendapatkan perhatian yang proporsional dari pemerintah daerah.
Asep menjelaskan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan yang menjadi inisiatif DPRD Kabupaten Majalengka merupakan bagian dari upaya menjawab kebutuhan organisasi kepemudaan di daerah. Proses tersebut juga didorong oleh berbagai masukan dari kalangan OKP, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Majalengka.
Ia menilai, aspirasi yang disampaikan berbagai elemen pemuda tersebut menjadi bukti bahwa kalangan muda membutuhkan kepastian regulasi dan dukungan nyata agar dapat berkontribusi lebih luas dalam pembangunan daerah.
“Meskipun terhitung terlambat jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kita patut bersyukur pemerintah daerah akhirnya mau mengakomodir lahirnya Perda ini. Ini adalah ikhtiar bersama hasil masukan dari teman-teman pemuda dan OKP,” ujar Asep.
Selain persoalan regulasi, Asep juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi organisasi kepemudaan. Menurutnya, program pembangunan pemuda tidak akan berjalan optimal apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai untuk menjalankan kegiatan pembinaan, peningkatan kapasitas kader, pengembangan kreativitas, serta pemberdayaan masyarakat.
Kondisi itu, lanjutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar pembangunan kepemudaan tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi juga diikuti dengan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi generasi muda.
Sebagai gambaran, Asep memaparkan bahwa alokasi dana hibah untuk KNPI Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp350 juta, sementara total APBD Kabupaten Majalengka mencapai sekitar Rp3,15 triliun.
Menurutnya, besaran tersebut masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar KNPI bersama organisasi kepemudaan lainnya dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan pemuda secara lebih optimal.
Ia juga membandingkan alokasi tersebut dengan Kabupaten Bogor, yang menurut pemaparannya memberikan dana hibah kepada KNPI sekitar Rp2,1 miliar dengan total APBD berkisar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.
Perbandingan itu, kata Asep, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penganggaran kepemudaan di Majalengka. Namun, peningkatan anggaran tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perencanaan program yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Asep menegaskan, DPRD Kabupaten Majalengka akan mendorong pemerintah daerah, termasuk Bupati Majalengka, untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan anggaran kepemudaan pada tahun anggaran mendatang.
“Oleh karena itu, dengan hadirnya Perda Kepemudaan ini, kami di DPRD akan mendorong Pemerintah Daerah dan Bupati untuk menaikkan anggaran hibah kepemudaan, khususnya untuk KNPI, pada tahun anggaran mendatang. Target kita mudah-mudahan bisa ditingkatkan hingga Rp1 miliar,” tegasnya.
Ia berharap peningkatan dana hibah tersebut dapat menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi pemuda untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kapasitas organisasi, dan melahirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Karena itu, dukungan anggaran harus dibarengi dengan perencanaan program yang berkualitas. Setiap kegiatan yang dibiayai melalui dana hibah diharapkan memiliki sasaran yang jelas, memberikan manfaat nyata, serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Asep mengingatkan bahwa peningkatan anggaran bukanlah tujuan akhir. Dukungan pemerintah daerah harus menjadi kesempatan bagi organisasi kepemudaan untuk membuktikan bahwa keberadaan mereka benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Majalengka.
“Pemuda harus menjadi trigger atau pemantik. Ketika anggarannya dinaikkan, kita harus mampu membuktikan dengan menghadirkan karya dan kontribusi nyata dari pemuda untuk pembangunan Majalengka,” pungkasnya.
Menurut Asep, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, KNPI, OKP, BEM, dan berbagai komunitas pemuda menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem kepemudaan yang sehat dan produktif.
Sementara itu, anggota KNPI kecamatan Majalengka, Dini, menyambut baik dorongan DPRD dalam memperkuat regulasi dan meningkatkan dukungan anggaran bagi pembangunan kepemudaan.
Menurutnya, keberadaan Perda Kepemudaan dan perhatian terhadap kebutuhan pendanaan organisasi merupakan hal penting untuk mendukung keberlanjutan program pembinaan generasi muda di Kabupaten Majalengka.
“Kami sangat menyambut baik dorongan dari Pak Asep Eka Mulyana. Perda Kepemudaan dan peningkatan dana hibah memang menjadi kebutuhan krusial agar OKP dan wadah pemuda di Majalengka bisa bergerak lebih optimal,” ujarnya.
Ia berharap, perhatian yang disampaikan DPRD dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan riil organisasi kepemudaan serta program-program yang memberikan manfaat luas bagi generasi muda.
Dialog Pemuda di Gedung MCC yang di gelar DPK KNPI Kecamatan Majalengka tersebut menjadi ruang bagi berbagai elemen kepemudaan untuk membahas tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan generasi muda di Kabupaten Majalengka dan moment peringatan Hari Sumpah Pemuda.
