MAJALENGKA, // Zonakabar.com
Menanggapi berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Majalengka, Bupati Majalengka memberikan pernyataan resmi terkait progres dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam program perbaikan jalan tahun anggaran 2026.
Bupati Eman Suherman menegaskan bahwa program perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan saat ini sedang berjalan secara bertahap sesuai dengan perencanaan. Beliau menyadari betul adanya sorotan publik terhadap beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan.
”Wajar kalau rakyat melihat sesuatu yang menurut pikiran dan hatinya janggal, terutama melihat jalan yang harusnya bagus tetapi jelek, lalu meminta kepada kita. Kami merespons itu dan akan kami buktikan dengan program di tahun 2026,” ujar Bupati didampingi Sekdis PUTR saat ditanya media di Pendopo Gedung Negara, Rabu (17/6/2026).
Tantangan Anggaran dan Aturan Prosedur.
Bupati menjelaskan bahwa tahun anggaran 2026 ini merupakan tahun pertama dimulainya implementasi perencanaan murni yang dirancang oleh kepemimpinannya bersama Wakil Bupati. Beliau juga memaparkan adanya tantangan besar berupa keterbatasan fiskal daerah yang cukup tertekan.
Sebagai perbandingan, pada saat Bupati menjabat sebagai Kepala Dinas PU hingga Sekretaris Daerah (Sekda) terdahulu, anggaran APBD Majalengka mampu mencapai Rp3,5 triliun, dengan alokasi khusus infrastruktur berkisar antara Rp350 miliar hingga Rp400 miliar. Namun, sejak tahun 2025 dan masuk ke tahun 2026 ini, kemampuan anggaran menurun hingga menyisakan Rp2,9 triliun, dengan alokasi infrastruktur saat ini hanya sebesar Rp74 miliar.
Selain keterbatasan anggaran, mekanisme prosedur pelelangan melalui sistem e-katalog (Micom) juga sempat menjadi kendala dalam percepatan. Aturan yang membatasi paket lelang serta adanya risiko kegagalan tender akibat penyedia yang tidak memenuhi syarat turut memperlambat proses pengerjaan di lapangan, di saat masyarakat mendesak adanya perbaikan cepat.
Untuk menyiasati keterbatasan APBD, Pemkab Majalengka melakukan langkah proaktif dengan menjalin komunikasi dan mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Langkah tersebut membuahkan hasil signifikan dengan total bantuan yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Alokasi bantuan jembatan senilai Rp21 miliar dan Rp20 miliar (total sekitar Rp41 miliar) diantaranya perbaikan jalur Bantarujeg – Talaga – Malausma, perbaikan jalur Jatiwangi – Tonjong sebesar Rp12 milar, bantuan sebesar Rp10 miliar untuk pembukaan akses jalan Jatilima.
Sedangkan Dana program perbaikan dari Kementerian PUPR sebesar Rp21 miliar untuk jalur Bongas – Bantarwaru (sedang proses) dan Rp14 miliar untuk jalur Besi – Beber (telah selesai). Selain itu Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp13 miliiar untuk jalur Payung – Sadarehe.
Saat ini, terdapat 248 titik kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan yang didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang sedang berjalan secara bertahap. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 100 paket pekerjaan yang mulai dieksekusi. Pemkab Majalengka menargetkan tingkat penyelesaian pengerjaan infrastruktur jalan dapat mencapai 92,5% pada tahun anggaran ini.
Pemerintah Daerah mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar karena seluruh proses perbaikan dilakukan berdasarkan timeline dan regulasi yang berlaku. Sinergi dan pendekatan ke pemerintah pusat serta provinsi akan terus dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terkait infrastruktur dapat terpenuhi dengan baik.
Beberapa warga Majalengka menanggapi pernyataan Bupati terkait progres perbaikan jalan tersebut, Sudirman (48) asal Talaga mengapresiasi komitmen Bupati dalam mencari peluang anggaran di pusat.
”Langkah Bupati mencari dana ke provinsi dan pusat patut diapresiasi, karena kalau mengandalkan APBD Majalengka yang kecil untuk infrastruktur jelas tidak akan cukup membiayai 248 titik. Namun, target 92,5% itu harus dibuktikan di akhir tahun. Kami sebagai masyarakat akan terus mengawalnya .” ungkapnya.
Sementara Maman (55), Tokoh Masyarakat Sukahaji juga memberi dukungan penuh.
”Kami hargai kejujuran Bupati soal keterbatasan fiskal daerah. Memang urusan jalan ini adalah kebutuhan dasar. Kalau jalan rusak, ekonomi warga tersendat, mau ke usaha juga kadang terbengkalai, mudah – mudahan usaha yang dilakukan Pemkab Majalengka bisa membawa perubahan,” harapnya.
