Peringatan Hari Anti Korupsi, Kejari Majalengka Gelar Sosialisasi Bagi Pejabat Pemkab Majalengka.

Majalengka // Zonakabar.com
Kejaksaan Negeri Majalengka menggelar kegiatan Sosialisasi Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Gedung Yudha Karya Abdi Negara, Senin (8/12/2025).

Acara dihadiri oleh Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramdhan, jajaran OPD, para camat, pimpinan BUMD, lurah, serta perwakilan berbagai lembaga dan instansi terkait.

Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Sukma Djaya Negara, SH, M.Hum mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kejari Majalengka untuk memperkuat budaya integritas serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur mengenai pencegahan korupsi.

Kejari yang baru bertugas sebulan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi menyeluruh serta kesadaran kolektif dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar upaya pencegahan korupsi berjalan efektif.

Melalui peringatan HAKORDIA 2025 Kejaksaan Negeri Majalengka kembali meneguhkan komitmennya untuk menjaga marwah penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berintegritas.

” Dengan acara sosialisasi berharap momentum ini dapat mendorong terwujudnya Majalengka yang berkeadilan serta bebas dari praktik korupsi,” jelasnya.

Sementara Bupati Majalengka, H.Eman Suherman menyambut baik pelaksanaan sosialisasi pencegahan korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

” Budaya anti korupsi harus menjadi nilai yang diinternalisasi oleh seluruh ASN, tidak hanya sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam integritas dan disiplin kerja sehari-hari.” tutur Bupati.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai Pemkab Majalengka semakin memahami potensi risiko korupsi, aturan yang harus dipatuhi, serta langkah-langkah pencegahannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik dan bebas dari penyimpangan.