Lumpur yang Berbisik tentang Arah Kekuasaan

Oleh: Ummu Fahhala, S.Pd.
(Prakstisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Majalengka // zonakabar.com – Lumpur itu masih basah ketika Hasan berdiri di tepi rumahnya yang retak. Tangannya menggenggam segenggam tanah cokelat yang dulu sawah. Angin membawa bau lembap, bercampur getir yang sulit ia jelaskan. Beberapa hari sebelumnya, berita di pos pengungsian memutar kabar tentang lumpur bencana yang menarik minat pihak swasta. Negara melihat peluang ekonomi di balik sisa bencana.

“Berarti lumpur ini berharga, ya?” tanya seorang relawan setengah bercanda. Hasan tersenyum tipis. “Kalau begitu, berarti kehilangan kami juga punya harga.” Kalimat itu sederhana, tetapi menyimpan pertanyaan besar tentang arah kebijakan negara saat bencana belum sepenuhnya reda.

Sejumlah media nasional melaporkan bahwa peluang itu dibuka bagi swasta untuk memanfaatkan lumpur bencana demi pemasukan daerah. Dari sudut pandang ekonomi, wacana ini terdengar rasional. Negara berupaya mencari jalan pemulihan. Namun, dari sudut pandang kemanusiaan, muncul kegelisahan yang tidak kecil.

Di sinilah persoalan bermula. Negara berbicara dengan bahasa kebijakan dan peluang. Rakyat merespons dengan bahasa luka dan kehilangan. Ketika dua bahasa ini tidak bertemu dengan hati-hati, kebijakan berisiko kehilangan keadilan sosialnya.

Lebih jauh, wacana pemanfaatan lumpur mencerminkan cara pandang kapitalistik yang kian menguat. Negara membaca bencana sebagai sumber daya. Lalu dibuka ruang bagi swasta untuk mengelolanya. Pola ini menempatkan mekanisme pasar sebagai solusi cepat. Negara berperan sebagai fasilitator. Tanggung jawab perlahan bergeser.

Pendekatan ini patut dikritisi secara jernih. Bencana bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah krisis kemanusiaan. Prioritas utama seharusnya menyentuh kebutuhan paling mendasar warga terdampak. Negara perlu memastikan pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pemulihan psikologis berjalan lebih dahulu. Ketika wacana ekonomi tampil terlalu cepat, arah kebijakan tampak salah pijak.

Selain itu, solusi yang bersifat pragmatis tanpa regulasi ketat membuka risiko eksploitasi. Swasta bergerak dengan logika keuntungan. Jika negara tidak mengatur secara tegas, kepentingan publik dapat tersisih. Lumpur yang semestinya menjadi bagian dari proses pemulihan justru berpotensi berubah menjadi komoditas segelintir pihak.

Islam menawarkan panduan yang tegas dan berkeadilan dalam situasi semacam ini. Islam memandang negara sebagai ra‘in dan junnah, pengurus sekaligus pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. al-Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829). Hadis ini menegaskan bahwa negara tidak boleh berjarak dari penderitaan warganya.

Dalam perspektif Islam, penanggulangan bencana adalah tanggung jawab penuh negara. Pemerintah wajib hadir secara langsung, bukan sekadar membuka ruang bagi pihak lain. Negara mendahulukan keselamatan dan kemaslahatan masyarakat di atas perhitungan materi.

Al-Qur’an juga mengarahkan kebijakan pada nilai kebajikan. “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa” (QS. al-Ma’idah [5]: 2). Ayat ini menegaskan bahwa kerja sama, termasuk dengan swasta, harus tunduk pada prinsip kemaslahatan, bukan sekadar keuntungan.

Sejarah Islam memberikan teladan konkret. Umar bin Khattab ra. tidak berbicara tentang peluang ekonomi saat Madinah dilanda paceklik. Ia justru memanggul gandum untuk rakyatnya dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Kepemimpinan ia maknai sebagai amanah, bukan kesempatan.

Islam juga melarang swastanisasi sumber daya milik umum. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud no. 3477). Prinsip ini menjaga agar kepentingan publik tidak jatuh ke tangan segelintir pihak.

Pada akhirnya, negara perlu menata ulang arah kebijakan. Kritik ini tidak lahir dari penolakan terhadap pemerintah, melainkan dari kepedulian pada martabat rakyat. Negara yang kuat tidak mengukur untung di atas luka. Negara yang beradab menutup luka terlebih dahulu, lalu membangun bersama. Dari sanalah kepercayaan tumbuh, dan kekuasaan menemukan maknanya.