BANDUNG, ZONAKABAR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali membuat heboh publik dengan langkah-langkah ekstrem dalam mengelola APBD. Dalam wawancara eksklusif, KDM membeberkan detail realokasi anggaran yang ia lakukan, yang secara fantastis memangkas belanja seremonial dan menaikkan belanja publik hingga ratusan persen.
Aksi ini sekaligus menjawab kritik “Gubernur Konten”, dengan KDM membuktikan bahwa di balik sorotan kamera, ia tengah memimpin revolusi anggaran di Bumi Pasundan.
1. Revolusi Anggaran: Dana Jalan Melonjak 700%
KDM secara transparan menjelaskan bagaimana ia mengubah alokasi anggaran Jabar (yang totalnya menurun dari Rp 37 triliun menjadi Rp 31 triliun) demi kepentingan publik:
- Pangkas Habis Dana Dinas: Anggaran perjalanan dinas Gubernur yang semula mencapai Rp 1,5 miliar dipangkas drastis hanya menjadi Rp 100 juta.
- Belanja Publik Gila-Gilaan: Anggaran untuk infrastruktur jalan dan kelengkapannya yang tadinya hanya di kisaran Rp 400 miliar per tahun, melonjak hingga 700% menjadi Rp 3 triliun.
- Listrik dan Sekolah: Anggaran untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) naik dari Rp 5 miliar menjadi Rp 800 miliar, sementara anggaran untuk rehabilitasi sekolah dan ruang kelas baru menyentuh Rp 1 triliun.
Menurut KDM, realokasi ini dilakukan untuk memastikan “uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat”, bukan habis di meja rapat atau perjalanan dinas.
2. Visi Jangka Panjang: Jadikan Desa ‘Investor’ BUMD
Melampaui pembangunan infrastruktur, KDM memaparkan visi besar Jawa Barat hingga tahun 2028: membangun keadilan pembangunan merata dan menjadikan masyarakat rentan sebagai pemilik modal.
- Tahun 2027 (Gempuran Desa): KDM akan fokus pada pembangunan besar-besaran di level desa, setelah semua kewajiban pembangunan provinsi dan kabupaten kota selesai.
- Tahun 2028 (Mewujudkan Investor Desa): KDM memiliki mimpi di mana alokasi APBD Provinsi akan menjadi dana investasi untuk membeli saham di BUMD, seperti Bank BJB. Ia ingin mencari mekanisme agar dana tersebut bisa terdistribusi hingga desa, membuat desa menjadi pemegang saham yang mendapatkan deviden.
“Saya punya mimpi, mungkin 10-15 tahun ke depan, desa tidak mesti lagi mendapat suntikan Dana Desa… Mereka sudah memiliki pendapatan secara otonom,” ungkap KDM.
3. Sindiran ‘Gubernur Konten’ dan Kekuatan Kamera
Terkait sebutan “Gubernur Konten”, KDM menegaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah pekerjaan nyata yang direkam (dokumentasi), bukan drama yang dibuat-buat.
Ia bahkan mengakui kekuatan kamera dalam menjalankan tugas:
“Saya kalau tanpa kamera, enggak mungkin berani nutup tambang ilegal. Kenapa? Orang enggak berani lawan karena ada kamera,” ujar KDM, menjelaskan bahwa kamera menciptakan dukungan publik dan mematahkan fitnah.
Klarifikasi menyeluruh KDM ini menunjukkan bahwa di balik citra populis, ada perhitungan anggaran dan visi pembangunan yang sangat terstruktur, berfokus pada pemerataan dan kemandirian ekonomi daerah.
