Ina Agustiani, S.Pd
Majalengka // zonakabar.com – (Praktisi Pendidikan)Untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat, banyak agenda yang dicanangkan melalui investasi mulai dari pakan ternak modern sampai transportasi berbasis rel yang nilainya mencapai triliunan rupiah, 10 proyek terpilih terbaik dari berbagai kabupaten terpilih karena nilainya menggiurkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi tingkat lokal yang dinilai siap dilirik investor.
Dedi Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat menjelaskan, ada 10 proyek itu akan menjalani tahapan site visit untuk verifikasi langsung di lokasi. Setelah itu, mereka akan dipresentasikan dalam berbagai forum investasi nasional dan internasional, serta dikemas dalam katalog resmi Pemprov Jawa Barat sebagai bagian dari Investment Project Ready to Offer (IPRO). Dari 10 proyek, 3 diantaranya adalah penerangan Jalan Umum (PJU) – Kota Bandung – Nilai Proyek: Rp 427 T, Industri Pengolahan Pakan Ternak Silase – Kabupaten Garut – Nilai Proyek: Rp 189 T, dan Pembangunan TOD Depok – Kota Depok – Nilai Proyek: Rp 7.600 T. Pemilihan proyek ini diklaim mampu memberikan dampak nyata, menciptakan lapangan kerja dan konektivitas wilayah sampai memperkuat ketahanan pangan.
Di tahun lalu pada forum West Java Investment Summit (WJIS). Sebanyak 40 proyek pembangunan ekonomi senilai Rp117,6 triliun ditawarkan pada ratusan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Potensi investasi lain di Jawa Barat dengan nilai besarannya mencapai Rp170 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan, akan ada ruangan khusus (immersive room) untuk investor dalam bentuk visual dengan melihat posisi dan profil proyek lebih detil dan jelas dari proyek yang ditawarkan. WJIS menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di Jabar.
Diketahui WJIS adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi di Jabar yang bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. WJIS dihadirkan setiap tahun dengan tema berbeda disesuaikan dengan prioritas Jabar, menampilkan proyek unggulan yang ditawarkan investor berupaya memperluas peluangnya tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah proyek yang dilirik adalah proyek industri hilir, pengolahan produk tambanng dan pertanian, agroindustri ekonomi sirkular yang semuanya mengarah pada ketahanan pangan.
Negara Abai
Investasi yang seolah mewah nyatanya adalah alat menawarkan sumber daya bangsa kepada swasta yang hasilnya adalah untuk segelintir orang, bukan rakyat adalah hal yang memilukan. Negara ini dijajakan layaknya pasar, siapa yang mau membeli itulah gambaran investasi yang dikapitalisasi. Negara abai, negara lepas tangan menyerahkan dengan mudah proyek infrastruktur pada swasta, ini masalah pemenuhan kebutuhan rakyat dan akan merugikan jika diberikan pada perusahaan swasta yang orientasinya bisnis.
Jika infrastruktur itu diberikan pada oligarki, rakyat harus bayar mahal yang seharusnya memang haknya untuk menikmati fasilitas. Rakyat yang tidak punya uang hanya bisa gigit jari akbiat ketidakmampuannya. Skemanya infrastruktur yang dibangun harus menguntungkan dengan nilai ekonomi tinggi, jika tidak menguntungkan maka tidak akan terjadi pembangunan, meski itu penting bagi rakyat.
Butuh dana besar untuk pembangunan, tidak akan tercover semua oleh swasta, jika tidak dipenuhi maka negara akan melakukan utang untuk menutupinya. Jebakan utang ini (debt trap) akan membahayakan kedaulatan negara melalui pajak yang akan dibebankan pada rakyat. Hancurlah perekonomian bangsa, pembangunan terlambat, Zimbabwe, Nigera, Uganda, Srilanka adalah contoh negara yang terjerat utang luar biasa, aktifitas ekonomi lumpuh, harga melambung tinggi, kesehatan, pendidikan buruk, pelan-pelan menuju kehancuran jika tidak diperbaiki.
Pemerintah yang abai dengan kebutuhan rakyat adalah ciri kepemimpinan kapitalistik, negara hanya sebagai regulator, bukan pengurus rakyat, tidak mau repot dengan urusan pelik rakyat dan menyerahkan begitu saja pada swasta. Kemudian rakyat terbebani dengan utang negara melalui pajak tinggi dan harga yang melambung semakin naik, yang untung adalah para pemilik modal.
Pembangunan Infrastruktur dalam Islam
Dalam Islam, penguasa adalah gembala bagi rakyatnya. “Imam itu adalah laksana gembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR Imam Bukhari dan Imam Ahmad). Pemimpin dalam Islam benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat, negara tidak akan menyerahkan sebagian atau seluruh pembangunannya pada swasta, justru akan menjadi pemegang kendali utama pembangunan. Tugas negara memenuhi kewajibannya dengan maksimal, dengan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas demi kemaslahatan rakyat secara optimal.
Dalam buku Sistem Keuangan Islam (Al-Amwal) karangan Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah, Islam membagi kepemilikan kedalam tiga jenis. Pertama infrastruktur milik umum (jalan umum dan sejenisnya; laut, danau, sungai, dll, pabrik/industri benda milik umum seperti eksplorasi tambang, minyak bumi dan penyulingan). Kedua infrastruktur milik negara (sarana umum yang disediakan agar dimanfaatkan masyarakat : satelit, alat tukar mata uang, transportasi umum). Ketiga infrastruktur yang biasa dimiliki individu seperti : membuat pabrik, peternakan bahkan bisa memiliki transportasi bus bisa.
Mengenai lahan Islam juga mengaturnya dengan sangat adil dan rinci. Rakyat berhak memiliki lahan, baik dari membeli maupun pemberian seperti hibah, hadiah dan warisan, syariat membolehkan pemimpin membagikan tanah secara cuma-cuma. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim (yang menyerobot tanah orang lain).” (HR At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad).
Proyek yang dibangun sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, hasilnya dinikmati oleh semua warga negara, tidak ada proyek bersama dengan swasta berkedok investasi yang hasilnya untuk segelintir pihak. Negara menjaga sepenuhnya kepemilikan rakyatnya, tidak semena-mena merampas lahan milik rakyatnya, sehingga kehidupan penuh kedamaian dan keadilan terwujud.
Pemimpin akan berhati-hati dan penuh perhitungan apa yang menjadi sebab penderitaan rakyat, dan memastikan setiap kebijakan yang diambilnya dan terpenuhi semua hak dan kewajiban. Banyak proyek yang merampas kepemilikan tanah warga, maka Islam melakukannya dengan cara damai melalui diplomasi yang terarah. Negara akan berdialog dengan rakyatnya kemudian membuat kesepakatan, jika sudah ada rida dari rakyat bisa dilakukan penggantian dengan menjamin kehidupan rakyat yang tidak merugikan. Jika ada yang belum setuju tidak bisa dipaksakan, tetapi pemimpin mengusahakannya dengan cara yang makruf. Kepemimpinan itu adalah manifestasi dari keimanan yang berujung pada keberkahan yang bisa dirasakan oleh semua.
Jadi investasi juga tidak serta merta mewujudkan kemandirian ekonomi dalam kapitalisme. Pertumbuhan ekonomi yang diimpikan adalah hanya pada cara Islam yang akan memberikan keadilan untuk kedua belah pihak, dari para stake holder kepemimpinan, rakyat penerima hasil kebijakan, alam yang dijadikan objek investasi terjaga secara alami tanpa merusaknya, hasilnya dapat dinikmati bersama secara. Wallahu A’lam.
