Oleh Yanyan Supiyanti, A.Md.
Pendidik Generasi
Majalengka // zonakabar.com – Kebutuhan hidup masyarakat terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Biaya pendidikan yang kian mahal, layanan kesehatan yang belum sepenuhnya terjangkau, serta tuntutan akan rasa aman menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Namun di tengah meningkatnya kebutuhan tersebut, pertanyaan mendasar pun mengemuka: bagaimana sebenarnya kondisi kesejahteraan rakyat hari ini?
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat sebesar Rp4.122.871. Angka ini menjadi salah satu acuan utama dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2026. Secara konsep, KHL dimaknai sebagai standar kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya selama satu bulan agar dapat hidup secara layak.
Pemerintah menjadikan KHL sebagai indikator utama dalam perhitungan upah minimum di setiap daerah. Namun, persoalannya tidak berhenti pada angka. Apakah standar tersebut benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat? Dan apakah kenaikan UMP otomatis berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat?
Standar Hidup Layak dalam Perspektif Kapitalisme
Dalam sistem kapitalisme, standar hidup layak sering kali direduksi menjadi sekadar angka statistik. KHL dan UMP disusun berdasarkan hitung-hitungan ekonomi, namun kerap abai terhadap kenyataan di lapangan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga layanan kesehatan tidak selalu sejalan dengan kenaikan upah yang diterima pekerja.
Lebih dari itu, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup sepenuhnya dibebankan kepada individu. Para pencari nafkah dipaksa berjibaku di dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika satu pekerjaan tidak cukup, pekerjaan sampingan menjadi pilihan. Jika masih belum mencukupi, maka perempuan pun turut didorong untuk bekerja, meski harus mengorbankan peran utamanya dalam mengurus rumah tangga dan mendampingi anak-anak.
Di sisi lain, fungsi negara sebagai penjamin kebutuhan dasar rakyat kian memudar. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara justru diserahkan kepada mekanisme pasar. Rakyat dipaksa mengurus hidupnya sendiri, sementara negara tampil sebatas regulator yang merasa cukup dengan membuat aturan dan imbauan.
Kenaikan UMP atau UMK pun tidak otomatis menjamin kesejahteraan. Fakta menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat hari ini masih jauh dari harapan. Biaya hidup terus melambung, sementara daya beli masyarakat kian tergerus. Inilah potret nyata negara dalam sistem kapitalisme—negara yang minim peran sebagai pelindung rakyat.
Akibatnya, rakyat harus mempertaruhkan harta, tenaga, bahkan nyawa demi memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, para pejabat kerap sibuk dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan bukan sekadar masalah teknis, melainkan problem sistemik yang membutuhkan perubahan mendasar.
Standar Hidup Layak dalam Islam
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang kesejahteraan sebagai tanggung jawab penuh negara. Dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus umat), bukan sekadar regulator. Negara wajib memastikan setiap laki-laki dewasa memiliki pekerjaan yang layak agar mampu menafkahi dirinya dan keluarganya.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah raa’in (pemimpin) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban langsung terhadap kesejahteraan rakyatnya.
Negara dalam Islam tidak hanya menetapkan standar hidup layak dalam bentuk angka, tetapi juga menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara nyata, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang disediakan secara mudah dan terjangkau. Dengan demikian, kesejahteraan tidak bergantung pada kemampuan individu semata, melainkan dijamin oleh negara.
Oleh karena itu, kesejahteraan hakiki hanya dapat terwujud melalui sistem yang menempatkan negara sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Standar hidup layak yang sesungguhnya bukan sekadar wacana statistik, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Islam menawarkan konsep kesejahteraan yang menyeluruh dan berkeadilan, yang tidak hanya menjamin kelangsungan hidup, tetapi juga menjaga martabat manusia.
Wallahualam bissawab.
