Majalengka // zonakabar.com – Ditengah sorotan tajam soal sistem drainase lingkungan yang dinilai warga kurang maksimal sehingga berimbas pada masalah banjir sesaat lingkungan pemukiman warga saat musim penghujan tiba, memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Dari mulai penyampaian di media sosial hingga penyampaian aspirasi serta pendapat warga langsung ke pihak Pemerintahan Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka Jawa Barat.
Isu paling hangat yang tengah bergulir di masyarakat terkait soal rusaknya jalan yang berada di Balida bagian utara. Beberapa faktor pemicu dituduh jadi penyebab rusaknya jalan tersebut.
Salah satunya sistem drainase yang dituding warga jadi penyebab utama rusaknya jalan, namun disisi lain Pemdes Balida sendiri berdalih jika jalan tersebut merupakan jalan Kabupaten sehingga wewenang untuk perbaikannya ada di Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Masyarakat Desa Balida sendiri umumnya memahami hal tersebut, namun sebagian warga berharap agar untuk pembenahan, perbaikan serta normalisasi saluran /selokan air dilakukan Pemdes Balida serta tak terlalu bergantung pada Pemkab Majalengka.
Sementara itu salah satu Aparatur Desa Balida, Lebe Rochmat dalam pidato sambutannya pada acara pagelaran wayang golek semalam di sanggar Campaka Bodas turut menyinggung masalah selokan atau sistem drainase yang menurutnya menjadi tanggung jawab bersama .
Lebe Rochmat pun menyoroti fenomena adanya warga masyarakat Balida yang melapor terkait mampetnya saluran air yang ternyata setelah di cek penyebabnya akibat tersumbat sampah bekas makanan.
” Pernah aya nu lapor saluran mampet, tapi satos ditingali ternyata kasumbat sampah urut seblak. Nya ari pemdes mah kan henteu dagang seblak “, ucapnya dalam bahasa sunda.
Selain itu, dia pun meminta agar masyarakat tak membuang sampah sembarangan sehingga efeknya bisa menimbulkan mudhorot.
” Di Balida yena mah geus aya tim khusus para pemungut sampah, pira ge seminggu sekali lima rebu, daripada miceun sampah ka sembarang tempat komo kadituna nimbulkeun mudhorot. Disebut mudhorot teh nyaeta nyilaka keun “, ujarnya.
Terpisah, Yanto salah satu aktivis pemerhati Desa Kabupaten Majalengka, ditemui di kediamannya menilai, tolok ukur pembangunan fisik insfrastuktur Desa yakni keberimbangan serta skala prioritas dengan tetap memperhatikan serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan pusat serta daerah. Lebih lanjut dia pun memberikan contoh pembangunan jalan penting namun pembenahan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) maupun normalisasi saluran – saluran air juga tak kalah pentingnya sebagai salah satu kepentingan umum.
Yanto pun menyinggung soal uang pungutan sampah yang selama ini marak terjadi di Desa – Desa, menurutnya selama hal itu tidak memberatkan serta aturannya jelas tidak menjadi masalah. Namun dia menyarankan ada baiknya agar pihak Pemdes bisa menganggarkan anggaran penanganan sampah dari hasil Pengasilan Asli Desa ( PADes ) sehingga tak memberatkan masyarakat.
” Sisihkan anggaran dari hasil PADes untuk anggaran penanganan sampah, selain itu warga pun harus sadar akan pentingnya kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta belajar mengelola sampah dengan cara memilah dan memilih berbagai jenis sampah agar bisa menjadi nilai tambah “, pungkasnya.
