Ina Agustiani, S.Pd
(Praktisi Pendidikan)
Majalengka // zonakabar.com – Rencana ke depan Jawa Barat memang sudah disosialisasikan, dan masyarakat menyambut dengan penuh harapan yang lebih baik. Maka dari itu Pemda Provinsi Jabar akan menargetkan pembangunan inftrastruktur rampung secara keseluruhan pada tahun 2027. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau sering disapa Kang Dedi dan biasa disingkat KDM, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Jabar mengenai Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan juga dengan 27 Pemda Kabupaten/Kota mengenai Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Ruas Jalan Provinsi Jabar, di Bale Pakuan pada 15 April lalu.
Penandatanganan ini menjadi payung hukum dan tanda keseriusan Pemda untuk rakyat.
Tidak dimungkiri, kondisi jalan yang baik, mulus, lancar, bahan baku bagus, tahan lama menjadi tonggak ekonomi, dan menjadi standar peningkatan pertumbuhan ekonomi di kota dan desa sampai ke pelosok. Maka target 2027 kondisi jalan di Jabar seperti jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa terkoneksi dengan baik, ujar KDM. Maka dari itu pendapatan keseluruhan dari pajak kendaraaan bermotor akan dipusatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, termasuk marka jalan, CCTV, perlengkapan taman.
Ditengah harapan itu tentu masyarakat sangat berharap banyak dari rencana perubahan, walaupun hasilnya belum sepenuhnya nyata. Contoh yang nyata adalah akses jalan di pedalaman yang sulit direalisasikan dari periode kepemimpinan yang panjang berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi masalahnya adalah pemerataan antara kota dan desa bahkan pedalaman.
Jalan Bagus Impian Sejak Lama
Ada cerita seorang abdi negara, sebut saja seorang guru di Kecamatan Bantarbandung, Kabupaten Sukabumi pada November 2024 lalu yang viral karena kesulitan melintasi jalan penuh lumpur saat akan mengajar, ia berusaha keluarkan sepatunya yang menancap ke lumpur. Kisah ini selalu berseliweran tatkala pejuang pendidikan maupun profesi lain di pedalaman, ini masalah tidak boleh terus berulang.
Data BPS pada 2021 ada 31% dari seluruh Indonesia keadaannya rusak 16,15% dan rusak berat sebanyak 15,09 %. Menurut data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian PUPR pada 2023, total panjang jalan rusak mencapat 62.435 km dan rusak berat 127.387 km. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur belum merata, walaupun diketahui keberadaan jalan adalah elemen penting penghubung dua wilayah yang akan berdampak ke ekonomi dan pembangunan
Jadilah kebutuhan rakyat itu terhambat untuk pendidikan, pengobatan dan ibadah. Itulah kepemimpinan ala sekuler yang pemimpinnya bersifat sebagai orang yang mengarahkan (regulator dan fasilitator). Yang harusnya mengayomi, memberi, ini tidak sama sekali. Jika ada untungnya, pemerintah akan membangun infrastruktur tanpa hambatan (skema investasi), tetapi jika sebaliknya, siap-siap rakyat agar menstabilkan emosinya menghadapi kekecewaan karena lamanya birokrasi.
Lebih mirisnya lagi, negara memprioritaskan pembangunan jalan tol dan pemeliharaannya dilakukan intensif.
Namun faktanya jalan tol hanya untuk segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Sejak zaman Jokowi, ada 2.040 km ruas jalan tol baru sepanjang 780 km, dengan nilai investasi per proyeknya mencapai Rp12,5 triliun. Dengan uang sebanyak itu, berapa banyak nyawa yang tertolong, anak yang tidak putus sekolah, ataupun yang sembuh dengan kecilnya tagihan, semua bisa diselamatkan.
Mekanisme Islam Mengenai Infrastruktur Jalan
Islam memosisikan pemimpin sebagai raa’in (pengurus) rakyat dan kewajibannya untuk membuat infrastruktur merata, bagus, sampai ke pelosok negeri. Sejahtera tidak akan terwujud jika tidak dipenuhi sarana dan prasarananya, dan jalan masuk untuk memperlancar distribusi pemenuhan kebutuhan. Ini menjadi wajib hukumnya sebagaimana kaidah, “Mâ lâ yatim al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib.” Artinya, suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib.
Karena dasar hukumnya jelas, negara tak memperhitungkan lagi untung dan rugi dalam pembangunan, istilahnya : rakyat butuh, negara bangun. Juga di hadist lainnya, “Barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslim, niscaya dituliskan baginya satu kebaikan dan barang siapa diterima satu amal kebaikannya, niscaya ia masuk surga.” (HR Bukhari).
Negara mewujudkan jalan aman, tidak rusak, tidak membahayakan, jalan-jalan yang terhubung baik jalan provinsi, kabupaten sampai pelosok kampung ditopang untuk berbagai kegiatan dan tidak bergantung pada swasta dalam pembangunannya.
Sebagaimana diketahui pemasukan negara dalam kitab Al-Amwâl fî Dawlah bahwa baitulmal (APBN) Khilafah memiliki banyak pos pendapatan. Di antaranya adalah bagian fai dan kharaj (mencakup ganimah, fai, khumus, kharaj, jizyah, fai, dan dharibah) , bagian kepemilikan umum (mencakup tambang migas maupun nonmigas, laut, sungai, hutan, padang rumput, dan aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus). Pos-pos pemasukan ini akan cukup untuk membangun infrastruktur jalan yang berkualitas.
Pada masa kejayaannya Islam benar- benar mewujudkan kemudahan transportasi, seperti yang tertera dalam buku The Miracle Of Islam Science, edisi kedua karangan Dr. Kasem Ajram bahwa jalan-jalan Baghdad, Irak sudah dilapisi aspal sejak abad ke 8 Masehi, dan sebagai kota sentral yang mengintegrasi kota provinsi utama dengan wilayah perbatasan. Sedangkan menurut sejarah transportasi dunia, Eropa baru memulai bangun jalan modern pada abad ke 18 Masehi.
Lalu semasa Khalifah Umar bin Khathtab ra. ada dana khusus dari baitulmal untuk mendanai sejumlah besar unta sebagai alat perjalanan yang hendak menuju Syam dan Irak bagi yang tidak punya kendaraan. Begitupun konsep ibu kota provinsi sebagai sentral pembangunan mulai diadopsi Islam pada abad ke 10, sehingga dibangunlah jalan dengan pola sama, ada sentral di provinsi yang menghubungkan dengan wilayah administrasi memanjang hingga perbatasan provinsi lain. Selain itu untuk mempermudah ibadah haji dengan membuka jalur kereta ‘Hijaz’ Mesir-Mekah, jalur dari Baghdad meunuju Mekah-Madinah, dengan berbagai fasilitas yaitu sumur, penginapan, masjid, rumah tepung yang menyediakan makanan untuk para musafir secara gratis.
Dengan begitu penguasa hadir serta bekerja keras agar semua akses bisa mudah untuk rakyatnya, sebagai pelayanan atas amanah kepemimpinan yang akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumul hisab. Wallahualam bissawab.
