MAJALENGKA, // Zonakabar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka bergerak cepat menindak aktivitas pertambangan ilegal di Desa Indrakila, Kecamatan Sindang. Sebanyak delapan titik lokasi tambang yang ditemukan masih beroperasi tanpa mengantongi izin resmi langsung ditindak dengan pemasangan tanda penghentian kegiatan atau Satpol PP Line.
Penindakan tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Majalengka menyusul inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), pada Senin (16/11/2026) pagi.
Sidak tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.
Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Gakda) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Yan Indra Sovhia, mewakili Kepala Satpol PP dan Damkar, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan di lapangan masih menemukan delapan titik aktivitas pertambangan yang diduga beroperasi secara ilegal.
“Dari hasil sidak lapangan bersama Bapak Gubernur Jawa Barat terkait tambang ilegal di Desa Indrakila, Kecamatan Sindang, ternyata masih ditemukan aktivitas tambang ilegal sebanyak delapan titik lokasi,” ujar Yan Indra dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, setelah ditemukan aktivitas tersebut, tim gabungan langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan pertambangan. Pemeriksaan juga disertai verifikasi langsung ke masing-masing lokasi untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, lokasi yang tidak dapat menunjukkan izin resmi dan terbukti melanggar ketentuan langsung diberikan tindakan berupa penghentian kegiatan.
Petugas kemudian memasang tanda larangan aktivitas melalui Garis Satpol PP (Satpol PP Line) sebagai bentuk penegasan bahwa lokasi tersebut tidak diperbolehkan kembali melakukan kegiatan pertambangan selama belum memenuhi ketentuan perizinan.
“Selanjutnya dipasang tanda penghentian kegiatan pada lokasi yang terbukti melanggar dengan Garis Satpol PP,” tegasnya.
Yan Indra menegaskan, penertiban ini bukan sekadar tindakan sesaat setelah adanya kunjungan Gubernur Jawa Barat. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka berkomitmen melanjutkan pengawasan secara berkala guna memastikan seluruh lokasi yang telah ditindak tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal.
Langkah pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta mencegah dampak negatif aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.
“Ke depan akan terus dilaksanakan pemantauan berkala untuk mencegah kembali aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut,” pungkas Yan.
Penertiban di Desa Indrakila diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha pertambangan agar tidak menjalankan aktivitas tanpa perizinan yang sah. Pemerintah daerah pun diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait sehingga pengawasan serta penegakan aturan dapat berjalan secara konsisten.
Dengan demikian, pemanfaatan potensi sumber daya alam di Kabupaten Majalengka dapat berlangsung secara tertib, bertanggung jawab, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.






