Majalengka // zonakabar.com – Polemik seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Desa Cikeusal, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka Jawa Barat terus mendapat sorotan warga.
Salah satunya terkait program anggaran Ketahan Pangan serta penyertaan modal untuk BUMDesa Cikeusal yang dinilai tumpang tindih.
Berdasarkan data yang didapati zonakabar.com diketahui Pemdes Cikeusal telah menggelontorkan anggaran penyertaan modal BUMDesa pada tahun 2021 sebesar tak kurang dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk program ketahan pangan sendiri, Pemdes Cikeusal mengalokasikan anggaran ketahanan pangan melalui program Peningkatan Produksi Peternakan ( Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang dll ) secara bertahap yakni, sebesar Rp.105.000.000 serta Rp.7.700.000 hal itu mengacu berdasarkan data yang berhasil dihimpun tim redaksi.
Sementara itu berdasarkan penuturan salah seorang warga menyebut, jika dirinya selama ini hanya mendengar kabar adanya pembelian hewan ternak sapi melalui BUMDesa sedangkan saat disinggung soal program ketahan pangan tahun 2022 di Desa nya dia mengaku hingga saat ini tak mengetahuinya, minimnya informasi serta publikasi dari Pemdes Cikeusal pada masyarakat terkait APBDES disinyalir menjadi penyebab ketidak tahun warga terkait pengelolaan anggaran serta pembangunan di Desa Cikeusal ini.
” Yang saya tahu juga soal sapi yang dikelola BumDesa saat ramai di salah satu akun tiktok, kalau program ketahanan pangan saya mah tidak tahu “, bebernya.
Sementara itu saat awak media mencoba mencari tahu informasi terkait program ketahanan pangan Desa Cikeusal dengan menanyakan pada salah seorang anggota BPD Cikeusal, Burhan Kholik dia sendiri mengaku tak begitu mengetahuinya, dia beralasan lupa lagi saat dikonfirmasi perihal program Ketahanan Pangan Desa cikeusal tahun anggaran 2022 yang lalu.
” Maaf mungkin lupa, atau tidak dikabarin atau juga mungkin tidak di rapat kan terlebih dulu. Pak kuwu nya saja belum memberikan informasi apalagi saya gelap tidak tahu “, tukasnya saat dimintai tanggapannya melalui pesan chat WA jumat (21/2/2025).
Miris sekali jika pada kenyataannya BPD Cikeusal yang notabene sebagai wakil masyarakat serta fungsinya sebagai mitra serta kontrol sosial tak mengetahui perihal APBDES Desa Cikeusal dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Namun faktanya memang begitu, seperti yang terungkap dalam rapat audensi yang digelar BPD bersama Pemdes cikeusal pada akhir Desember 2024 lalu. Pada rapat tersebut sejumlah anggota BPD Cikeusal mengeluhkan jika mereka tak mengetahui rincian anggaran APBDES maupun LPJ Kades Cikeusal dari periode tahun 2021 hingga tahun 2024.
Sementara itu salah seorang warga Desa Cikeusal lainnya yang tak mau disebutkan namanya membeberkan adanya dugaan penyimpangan anggaran APBDES Desa Cikeusal, terlebih menurutnya selama dari periode tahun 2021 hingga tahun 2024 Pemerintah Desa Cikeusal terkesan tertutup soal anggaran APBDES nya. ” Jangankan terbuka sama masyarakat, BPD saja sampai melakukan rapat audensi menuntut Keterbukaan Pemdes “, tukasnya.
Lebih lanjut dia menyoroti perihal pengelolaan anggaran BUMDesa serta program Ketahanan Pangan di awal Kades Cikeusal sekarang menjabat yang dinilai warga seperti tumpang tindih. ” Heran saja kami sendiri belum tahu pasti, seperti misalnya hewan ternak sapi apakah sapi itu berasal dari anggaran modal BUMDesa ataukah dari program ketahanan pangan “, ujarnya dengan nada heran.
” Kalau memang Pemdes mau transparan sama masyarakat, informasikan berapa anggarannya, peruntukannya untuk apa , bentuk pengelolaannya seperti apa hasilnya bagaimana. Hal seperti itu yang kami inginkan. Minimal Pemdes terbuka lah sama BPD agar jika kami bertanya sama BPD, BPD bisa menjelaskannya “, tegasnya.
Hanya saja, kata narasumber yang tidak mau disebut identitasnya ini, mengungkapkan jika dirinya sebagai masayarakat, dirinya pun memiliki banyak keterbatasan untuk melakukan pengawasan. Karena itulah dia menggunakan corong media untuk menyuarakan aspirasinya tersebut.
” Kami dari warga berharap Aparat Penegak Hukum, Inspektorat, DPMD, maupun pihak terkait lainnya bisa terjun langsung untuk mengevaluasi anggaran APBDES di Desa Cikeusal ini “, pintanya.
Hal senada diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Desa Cikeusal yang identitasnya minta tak dibuka ini berharap, jika program Ketahanan Pangan tahun 2025 yang belum lama ini dimusyawarkan dapat berjalan baik. Dirinya meminta siapapun yang mendapat amanat dalam pelaksanaan program tersebut dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, terbuka serta mengedepankan azas akuntabilitas. ” Kebetulan pada rapat kemarin soal pembahasan program ketahan pangan tahun 2025 saya diundang, saya sendiri berharap siapapun yang mendapat kepercayaan melaksanakan program tersebut dapat bekerja dengan penuh tanggung Jawab serta mengutamakan Keterbukaan tranparansi pada masyarakat “, tuturnya pada zonakabar.com beberapa waktu lalu.
Hingga berita ini diturunkan Kepala Desa Cikeusal Mahmud Karim belum bisa dimintai tanggapannya terkait program ketahanan pangan serta pengelolaan anggaran BumDesa yang menurut warga dinilai tumpang tindih, namun dari penuturan Sekretaris Desa Cikeusal ia beralasan atas perintah dari Kepala Desa, jika untuk konfirmasi datang ke kantor Desa. Seperti yang disampaikan pada zonakabar.com Jumat (21/2/2025). ( Dicky )
Untuk Keberimbangan informasi pemberitaan ini, awak media zonakabar.com akan berupaya mengkonfirmasi pihak terkait lainnya.
