MAJALENGKA // Zonakabar.com –
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan strategis pemerintah menjadi sorotan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan program-program yang dirancang bagi kepentingan rakyat dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Mantan anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Majalengka dua priode, sekaligus pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, H.Sutrisno, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program pemerintah. Hal tersebut disampaikannya pada Selasa (20/10/2026), dalam evaluasi terhadap arah kebijakan dan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Sutrisno, persoalan utama bukan semata-mata terletak pada gagasan dan tujuan program pemerintah, melainkan pada implementasi di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan semangat membangun ekonomi kerakyatan.
Elektabilitas dan Kepercayaan Publik Menjadi Sorotan.
Sutrisno menilai, tingkat elektabilitas pemimpin dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Ia menyoroti data survei yang disebutnya menunjukkan penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto, dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 9,8 persen dalam survei terbaru. Namun, angka tersebut perlu dilihat berdasarkan lembaga survei, metode, dan periode pengukuran yang digunakan.
Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi, ketersediaan kebutuhan pokok, serta penyelesaian berbagai persoalan hukum dan politik nasional.
Selain itu, persoalan kebencanaan, termasuk banjir, erupsi gunung berapi, dan kebakaran hutan, turut menjadi perhatian. Sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), juga perlu dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, kebijakan yang baik harus dibuktikan melalui hasil nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat,” jelas mantan Bupati Majalalengka Periode 2009 – 2017.
Gagasan Ekonomi Kerakyatan Harus Diterjemahkan dengan Tepat.
Sutrisno menilai sejumlah gagasan strategis Presiden Prabowo pada dasarnya memiliki tujuan positif, terutama dalam memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan harus sejalan dengan tujuan awal. Para menteri dan jajaran pembantu presiden dinilai memiliki peran penting dalam menerjemahkan gagasan tersebut menjadi program yang tepat sasaran.
Salah satu kebijakan yang disorot adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen pengelolaan investasi dan aset strategis negara. Menurutnya, konsolidasi aset dan pengelolaan perusahaan negara harus mampu meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, peningkatan produk domestik bruto (PDB) tidak boleh hanya menjadi capaian angka makroekonomi. Pertumbuhan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan ekonomi rakyat dan kebijakan anggaran negara yang berpihak kepada kesejahteraan bersama.
“Pertumbuhan ekonomi harus bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai indikator makroekonomi meningkat, tetapi masyarakat di tingkat bawah tidak merasakan perubahan yang berarti,” tuturnya.
Koperasi Desa Jangan Mematikan Usaha Rakyat.
Dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih, Sutrisno menekankan pentingnya menjaga semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Ia menyoroti peran PT Agrinas dalam mendukung rantai pasok dan penyediaan kebutuhan pokok. Menurutnya, dukungan tersebut semestinya memperkuat koperasi yang dikelola masyarakat, bukan justru menempatkan usaha yang dibangun pemerintah sebagai pesaing langsung bagi warung-warung kecil milik warga.
Sutrisno berpandangan, perusahaan pendukung perlu diarahkan untuk menyediakan bahan baku dan kebutuhan pokok dengan harga kompetitif, sehingga koperasi desa dapat berkembang sekaligus memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.
Dengan demikian, program koperasi tidak hanya membangun infrastruktur dan gerai usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi desa yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
“Semangat ekonomi kerakyatan harus benar-benar dijaga. Koperasi desa seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, termasuk membantu usaha kecil agar semakin kuat, bukan membuat mereka kehilangan ruang untuk berkembang,”ungkap Sutrisno.
Program MBG Perlu Evaluasi Tata Kelola.
Sutrisno juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, ia menilai pelaksanaan program tersebut perlu didukung perencanaan yang matang, mulai dari kesiapan dapur, infrastruktur, distribusi makanan, hingga pengawasan kualitas dan keamanan pangan.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Program tersebut harus memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan keamanan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi para penerima.
Selain itu, ia menyoroti potensi munculnya perantara yang memanfaatkan pelaksanaan program untuk kepentingan tertentu. Karena itu, tata kelola dan mekanisme penunjukan mitra perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, serta mengutamakan kompetensi.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar persoalan di lapangan dapat diperbaiki dan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas.
Presiden Diminta Evaluasi Jajaran Menteri.
Untuk memperbaiki pelaksanaan program pada sisa masa pemerintahan, Sutrisno mendorong Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan pejabat yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan strategis.
Ia menilai laporan administratif tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mencerminkan manfaat yang diterima masyarakat.
Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan setiap kementerian dan lembaga bekerja berdasarkan tujuan kebijakan, bukan sekadar menyampaikan laporan yang menyenangkan pimpinan.
Di sisi lain, pengelolaan APBN perlu diarahkan agar manfaatnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pelibatan pemerintah daerah juga dinilai penting, terutama dalam mengawasi pelaksanaan program di tingkat desa dan memastikan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi lokal.
Stabilitas Harga dan Pemulihan Kepercayaan Publik.
Sutrisno menilai terdapat sejumlah langkah mendesak yang perlu menjadi perhatian pemerintah, antara lain menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, memastikan pasokan BBM tetap terjaga, serta memperbaiki tata kelola program strategis di tingkat desa.
Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan agar program-program prioritas tidak mengganggu keberlangsungan usaha kecil yang telah tumbuh di tengah masyarakat.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya langkah konkret dan terukur untuk memulihkan kepercayaan publik.
Keberhasilan pemerintah, menurutnya, tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Gagasan yang baik harus diterjemahkan dengan benar, dilaksanakan secara transparan, dan diawasi dengan sungguh-sungguh,”jelasnya.
Sutrisno berharap, evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan memastikan program strategis nasional berjalan lebih efektif.
Dengan pembenahan implementasi, pengawasan yang konsisten, serta keberpihakan kepada masyarakat, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara.
