Majalengka, zonakabar.com – Menanggapi banyaknya permasalahan seputar program bansos dari pemerintah di Desa Balida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka Jawa-Barat. dari mulai carut marutnya data KPM penerima bansos BPNT yang dinilai kurang tepat sasaran hingga permasalahan lainnya, membuat banyak kalangan masyarakat Desa Balida menyoroti akan hal itu, merasa prihatin sekaligus geram, tak terkecuali dengan Boya Siswanto salah satu tokoh masyarakat sekaligus Koordinator Paguyuban Warga Peduli Balida pun turut angkat bicara menanggapi hal tersebut.
Menurutnya carut marutnya program bansos pangan BPNT serta bansos lainnya seperti Bansos Covid 19 yang diduga adanya oknum Aparat Desa aktif yang turut serta menikmatinya. Sedangkan polemik bansos pangan BPNT disinyalir berawal dari kurang pahamnya Tupoksi seorang Kasie Pelayanan/Lebe di Desa Balida dalam menangani permasalahan program bansos itu sendiri.
“Seharusnya Pemdes dalam hal ini Kasie Pelayanan atau Lebe yang dijabat Rohmat, mestinya paham tupoksi, khususnya dalam hal penanganan kesejahteraan masyarakat, Lebe harus tahu dan paham betul kondisi sosial masyarakat Desa Balida, tentunya dengan pendataan sosial ekonomi masyarakat yang akurat, tentunya harus dengan melibatkan unsur-unsur lain di dalam Pemdes itu sendiri baik dari tingkatan atas hingga di bawah yakni RW dan RT”, jelas Boya.
Lebih lanjut Boya Siswanto mengkritik Pemdes Balida, yang dinilainya tak bisa menjalankan proses Verifikasi serta Validasi dan tak memperhatikan unsur komponen utama KPM yang sudah tercantum dalam Pedum BPNT sesuai aturan yang ada, sehingga menurut fakta di lapangan banyak ditemukan data KPM yang sudah mampu secara ekonomi akan tetapi tetap mendapatkan bansos hingga disinyalir dalam masa pandemi covid kemarin banyak aparat Desa turut menikmati kucuran dana bansos Covid-19 yang seharusnya disalurkan buat masyarakat. ucapnya pada awak media.
“Menurut catatan saya bansos BPNT di Desa Balida ini banyak yang tidak tepat sasaran dengan jumlah 580 KPM banyak diantaranya yang sudah mampu, sedangkan keadaan itu berbanding terbalik dimana banyak warga yang tidak mampu tapi tak tersentuh program bansos dari pemerintah”, bebernya seperti yang diungkapkan Boya di kediamannya, kamis (29/9/2022).
Boya Siswanto menambahkan. “Apalagi BLT DD seharusnya yang melaksanakan musdesus tentang verikasi,validasi, dan penetapan bagi penerima BLT DD itu kan seharusnya BPD. Saran saya untuk BPD Balida terutama untuk ketua BPD nya jangan cuma bisa manggut-manggut ketika di tanya ataupun ada pertanyaan dari masyarakat, akan tetapi harus dijawab dengan jelas dan gamblang. Jangan selalu bilang engak tahu apa-apa, harusnya sebagai ketua BPD harus punya malu dong”,ucapnya berapi-api.
Saat disinggung soal pemerintah yang saat ini tengah gencar melaksanakan kegiatan bimbingan peningkatan kapasitas BPD termasuk ke Desa Balida, Boya Siswanto menyambut baik dan berharap kegiatan seperti itu bukan hanya formalitas belaka. “Untuk kedepannya kami harap Ketua BPD itu harus benar-benar orang yang punya kapasitas serta Kafabilitas yang tinggi. Kami selaku warga tidak mau lagi ada BPD yang asal jadi, akan tetapi harua ditempuh melalui mekanisme yang jelas seperti waktu dulu tahun 2000. BPD merupakan wakil dari hasil pemilihan warga tiap-tiap blok yang ada di Desa Balida sebagai perwakilan warga untuk menyampaikan aspirasi pada Pemdes”, terang Boya.
Imbas dari banyaknya keluhan warga Desa Balida terkait bansos pangan BPNT, Boya menilai hal itu tak lepas dari kinerja Lebe yang terkesan bekerja asal-asalan dan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dirinya mengelola E-Warong milik mertuanya dan dengan secara tegas Koordinator PWBP tersebut memberikan peringatan agar Lebe kedepan bisa memperbaiki kinerjanya atau jika memang enggan melayani warga dan tak sanggup lagi bekerja mengatasi segala persoalan masyarakat terkait bansos lebih baik mundur saja dari jabatannya tersebut.
“Terakhir saya sampaikan, kami dari Paguyuban Warga Balida Peduli meminta pada pihak terkait dalam hal ini BPD serta Bapak Camat Dawuan sebagai pembina Desa agar segera dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Kades Balida, karena kami menilai selain soal apara Desa terima Bansos Pertanian, selama ini juga pemerintahan Kades yang sekarang menjabat sejak 2019 lalu terkesan tertutup dalam hal publikasi anggaran APBDES. Ditambah menurut pengakuan dari anggota BPD bahwa Kades tidak transparan soal anggaran Desa. Adapun harapan yang kami sampaikan ini merujuk pada UU Desa No. 6 Tahun 2014”, tutupnya.
