Menata Pilkades Balida 2027 Tanpa Politik Uang !!!

Majalengka // zonakabar.com – Penjabat (Pj) Bupati Dedi Supandi serahkan SK Perpanjangan Jabatan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Majalengka dan BPD di Kabupaten Majalengka Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2024, di Pendopo Gedung Negara Kabupaten Majalengka. Jumat (7/6/2024).

Sebanyak 328 Kades di Kabupaten Majalengka termasuk diantaranya Kades Balida Aay Iryando. menerim SK perpanjangan. Sebelumnya Aay Iryando telah dilantik pada tahun 2019 dan masa jabatannya berakhir pada tahun 2025 namun pelaksanaan Pilkades 2025 dipastikan molor 2 tahun kedepan setelah terbitnya SK peperpanjangan atau Pilkades selanjutnya kemungkinan digelar pada tahun 2027 yang akan datang.

Bacaan Lainnya

Merujuk pada kilas balik Pilkades Balida 2019 yang lalu, Pilkades Balida saat itu menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak pelaksanaan hajatan politik di Desa Balida tahun 2019 lalu menjadi perhatian khusus dari pemerintah setempat serta mendapat pengawalan ekstra ketat dari kepolisian bahkan sejumlah kendaraan taktis pun sempat terlihat diterjunkan berada di area sekitar kantor Balai Desa Balida sejak H-1 pelaksanaan pencoblosan, yang terletak di wilayah Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

Hampir disetiap gelaran Pilkadesnya, Desa Balida selalu menyita perhatian publik, perebutan menuju tahta kursi Kepala Desa yqng sarat dengan adu gengsi ditenggarai jadi salah satu faktor sehingga diduga sagala cara dipakai guna memuluskan sang calon duduk di kursi Balida 1.

Aay Iryando sendiri pada Pilkades Balida 2019 silam terpilih menjadi Kepala Desa Balida periode 2019 – 2025. namun dibalik kemenangannya, santer beredar kabar tudingan adanya politik uang dikalangan masyarakat.

Kini setelah masa jabatan Kades diperpanjang 2 tahun lamanya, mampukah para penyelengara Pemilu Kades dan pemangku kebijakan serta APH menyelenggarakan Pilkades sebagai pesta demokrasi rakyat yang sehat dan bermutu tanpa politik uang seperti halnya yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku politik uang di masa kampanye dan pemungutan suara.

tentunya slogan yang selama ini digaungkan disetiap pemilu ” Sukses tanpa Ekses ” hanya akan menjadi sebuah slogan belaka manakala praktik money politik serta politik kepentingan masih menggerogoti gelaran Pilkades, sehingga dapat mencederai makna demokrasi.

penulis : pemimpin redaksi media online zonakabar / pemerhati Desa

Pos terkait

Baner SKS