Diduga Program Bansos BPNT di Desa Burujul Kulon Jadi Ajang Aji Mumpung

Majalengka,zonakabar – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang menjadi salah satu program bantuan sosial pemerintah dengan sasaran keluarga miskin serta rawan miskin. Namun nyatanya program ini justru kerapkali disinyalir jadi ajang aji mumpung oleh sebagian oknum pemangku jabatan. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa-Barat. pasalnya kabar tak sedap kini merebak di kalangan masyarakat,menurut penuturan salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya,menyebutkan kepada awak media zonakabar.com beberapa waktu lalu, bahwasannya diduga sejumlah Aparatur Desa serta istri aparat Desa Burujul Kulon disinyalir terdaftar sebagai KPM serta turut menerima kucuran bansos BPNT serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Warga lainnya pun turut menimpali,menurutnya dugaan itu bermunculan setelah sebelumnya beredar kabar kurang baik dikalangan warga perihal dugaan beberapa aparat Desa dan istri Aparat nya turut menerima bansos BPNT. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil penelusuran pada laman cekbansos.kemensos.go.id hasilnya (i) yang merupakan istri dari Kaur Kesra aktif Desa Burujul Kulon,serta sejumlah oknum aparat Desa lainnya turut serta terdaftar di program BPNT, berdasar akan hal itu bahwasannya patut diduga penyaluran bansos pangan BPNT di Desanya tidak tepat sasaran. “Saya tidak habis pikir,kalau memang dugaan itu benar adanya sangat disesalkan sebagai istri Aparatur Desa, kan mereka sudah punya penghasilan tetap dengan menerima gaji dari Siltap serta tunjangan lainnya,kenapa masih mau juga bansos BPNT dan juga PKH,padahal kan masih banyak warga lain yang lebih berhak serta layak menerimanya” sesalnya.

Sejumlah nama aparat Desa lainnya pun turut mencuat,terkait dugaan warga tersebut. Diantaranya Kasie Kesra hingga Kepala Dusun.

Bacaan Lainnya

Untuk melengkapi informasi pemberitaan,awak media pun mengkonfirmasi temuan warga tersebut kepada Kasie Kesra Burujul Kulon, namun ketika dihubungi via pesan Whatsapp nya, ia sama sekali tidak mau memberikan tanggapan apa-apa terkait dugaan warganya tersebut.

Terkait kabar miring yang kini tengah merebak, Ujang Khoerul Insan. Kepala Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa-Barat. turut angkat bicara, dengan beralasan bahwa itu mungkin datanya dari data lama dan termasuk ke BPNT PPKM. “Terkait dengan dugaan istri pamong Desa yang mendapat bpnt mungkin karna datanya dari data lama dan atas nama tersebut termasuk ke bpnt ppkm , di bpnt ppkm sendiri banyak yg sudah sejahtera , terkait hal itu juga dari pihak desa sedang berusaha menyisir data orang-orang yang sejahtera juga termasuk pns dan pensiunan dan aparat desa supaya mereka mengundurkan diri dari program bpnt”, tuturnya.

Kades Ujang menambahkan, “Ti kuring mah mungkin , kepada pihak dinsos mohon format pengunduran dari program bpnt untuk di beritahukan ke Desa-Desa”, “Dari saya berharap,pihak Dinsos minta format pengunduran dari program BPNT untuk diberitahukan ke Desa-Desa”, harap Ujang.

Sementara itu, Lilis. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Jatiwangi. Saat awak media mencoba beberapa kali menghubunginya melalui pesan WA. TKSK Kecamatan Jatiwangi, untuk mengkonfirmasi serta meminta tanggapannya terkait dugaan warga soal ketidak tepat sasaran penerima program BPNT di Desa Burujul Kulon, Lilis terkesan menghindar dan enggan menanggapi ya, dengan berdalih belum melakukan cek data. “Hapunten pak abdi rarepot wae,Duuuh maklum akhir tahun panginten,Sehingga belum di cek”, “Maaf pak,saya sibuk terus. Duuuh Maklum akhir tahun,sehingga belum di cek”, elaknya.

Terpisah Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Majalengka. Drs. Ali Nurjaman. Berjanji akan menindak keluhan warga tersebut. “Siap. Akan di tindak lanjuti. Pak”. tukas Ali. saat dikonfirmasi melalui pesan WA nya jumat (31/12/2021).

Sungguh ironis,bilamana benar adanya seperti itu,patut disayangkan. para pelaku seharusnya diberikan pembinaan serta sanksi tegas. mengacu pada Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai. serta UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN.
“Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. (Tim/Red)

Baner SKS

Pos terkait